Harga rumah turun 50%, wakil menteri perumahan dan kawasan permukiman, Fahri Hamzah, menegaskan bahwa tanah negara bisa turun jika dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan rakyat. Menurutnya, lahan adalah komponen terbesar dalam harga rumah. Bila tanah disediakan negara, pengembang hanya fokus pada biaya konstruksi sehingga hunian bisa jauh lebih murah.
Selama ini, harga rumah melonjak karena biaya lahan yang terus naik, terutama di kota besar. Fahri menyebut jika rumah dibangun di atas tanah milik negara, maka harga dapat ditekan hingga setengahnya.
Sebagai contoh, ia merujuk pada sistem Housing Development Board (HDB) di Singapura. Pemerintah di sana menyediakan tanah, lalu pengembang membangun rumah untuk rakyat dengan harga terjangkau. Model serupa dinilai bisa diterapkan di Indonesia.
Selain pemanfaatan tanah negara, Fahri mengusulkan adanya strategi pendukung seperti penguatan database penduduk. Dengan data kependudukan yang akurat dan terintegrasi, penyaluran rumah subsidi bisa lebih tepat sasaran, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) benar-benar menjadi penerima utama manfaat program.
Fahri juga menyarankan pembentukan lembaga off-taker yang berfungsi seperti Bulog di sektor pangan. Lembaga ini akan mengatur pasokan rumah subsidi sehingga distribusi lebih lancar, stabil, dan tepat sasaran.
Dengan penerapan skema ini, beberapa manfaat besar bisa diperoleh masyarakat maupun negara: