Pemerintah Renovasi menegaskan komitmen untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat dengan meluncurkan program renovasi rumah tidak layak huni berskala besar. Melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pemerintah menargetkan ratusan ribu rumah rakyat agar lebih layak huni. Namun, tanggapan dari kalangan pengembang menunjukkan bahwa strategi pembangunan rumah baru juga tak boleh dilupakan.
Rencana Pemerintah Renovasi Rumah
Dalam rencana tahun 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,6 triliun untuk merenovasi 373.939 rumah tidak layak huni di berbagai daerah. Jumlah ini melonjak drastis dibandingkan tahun sebelumnya, di mana anggaran BSPS hanya sekitar Rp1,4 triliun untuk 65.932 rumah.
Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang selama ini tinggal di hunian tidak layak. Renovasi difokuskan pada perbaikan atap, dinding, lantai, hingga fasilitas sanitasi agar rumah benar-benar memenuhi standar kesehatan dan kenyamanan.
Respon Bos Pengembang: Renovasi Penting, Tapi Rumah Baru Harus Diperhatikan
Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI), Joko Suranto, menyambut baik langkah pemerintah dalam memperluas BSPS. Menurutnya, renovasi rumah rakyat memang penting, tetapi pembangunan rumah baru seharusnya juga menjadi prioritas.
Pembangunan Rumah Baru Dorong Ekonomi Lokal
Joko menekankan bahwa pembangunan rumah baru mampu menciptakan lapangan kerja, terutama di pedesaan. Proses konstruksi rumah baru akan melibatkan tenaga kerja lokal, mendorong permintaan material seperti bata, pasir, kusen, dan atap, serta mendukung manufaktur kecil di daerah.
Selain itu, pembangunan baru juga membuka peluang bagi tumbuhnya pengusaha lokal dan meningkatkan penerimaan pajak daerah, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Dijual Aparment Saffron Noble Sentul City, Lantai 5 No unit 25 2BR-A
Jl. MH. Thamrin No.63, Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Dijual Aparment Apartemen Saffron Noble Sentul City Lantai 5 No unit 25 2BR A Tower pertama draped 4 tower Saffron Residence di CE...
Akuntabilitas dan Transparansi
Dari sisi akuntabilitas, Joko menilai pembangunan rumah baru lebih mudah diawasi karena dana biasanya disalurkan melalui sistem perbankan. Hal ini berbeda dengan renovasi yang rawan penyalahgunaan atau pungutan liar di lapangan. Menurutnya, transparansi penting agar program perumahan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Tantangan Program Pemerintah Renovasi Rumah
Meski program renovasi rumah tidak layak huni memiliki niat baik, pelaksanaannya tidak lepas dari tantangan. Beberapa di antaranya meliputi:
- Distribusi bantuan yang tidak merata sehingga masih ada daerah tertinggal.
- Risiko pungutan liar dalam proses renovasi.
- Kurangnya efek ekonomi dibandingkan pembangunan rumah baru, karena aktivitasnya lebih terbatas.
Oleh karena itu, pemerintah perlu menyiapkan mekanisme pengawasan yang kuat serta melibatkan masyarakat agar pelaksanaan program berjalan transparan.
Program renovasi ratusan ribu rumah yang digagas pemerintah menjadi langkah besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, tanggapan dari pengembang menegaskan bahwa pembangunan rumah baru juga tidak kalah penting untuk mendukung ekonomi, akuntabilitas, dan keberlanjutan perumahan nasional.
Keseimbangan antara renovasi rumah rakyat dan pembangunan rumah baru akan menjadi kunci tercapainya hunian layak dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ingin tau lebih banyak tentang properti lainnya download aplikasi jitu properti di app store atau kunjungi saja websitenya jitu properti.
Sumber dari: kompascom
