Pemerintah mengusulkan kembali proyek Giant Sea Wall Pantura Jawa sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional. Rencana pembangunan ini ditetapkan dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029. Fokusnya adalah membentengi wilayah pesisir utara dari ancaman banjir rob dan penurunan permukaan tanah.
Proyek ini mencakup lintasan sepanjang ±958 kilometer dari Cilegon hingga Gresik. Namun, versi terbaru memperkirakan panjangnya sekitar 500 kilometer. Proyek tersebut melibatkan lima provinsi, yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Estimasi dana mencapai Rp1.298 triliun dengan waktu pengerjaan 15 hingga 20 tahun.
Alasan Pemerintah Bangun Giant Sea Wall Pantura Jawa
Pemerintah menyebut proyek ini sebagai langkah perlindungan wilayah pesisir. Daerah seperti Jakarta dan Cirebon menjadi titik awal prioritas pengerjaan. Menurut Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, studi kelayakan lama akan ditinjau kembali. Pemerintah juga menyusun peta jalan baru yang mempertimbangkan kondisi pesisir terkini.
Salah satu alasan utama pembangunan Giant Sea Wall Pantura Jawa adalah melindungi kawasan industri dan pemukiman dari banjir rob. Penurunan tanah di Pantura mencapai 1–25 cm per tahun. Jika tidak diatasi, kondisi ini akan memperburuk kerusakan infrastruktur dan permukiman warga.
Dijual Unit LRT City Ciracas Tower Azure lantai 18 No. Unit 15 2 BR-2
Jl. Pengantin Ali , Jakarta Timur, DKI Jakarta
Dijual Unit LRT City Ciracas Tower Azure lantai 18 No Unit 15 2 BR 2 Hai Elartizen Miliki hunian dengan konsep TOD Terbesar di Jak...
Proyek ini bukan sekadar tanggul beton. Pemerintah juga merancang penanaman pohon mangrove sebagai penahan alami. Menteri Kelautan memastikan bahwa proyek ini tidak mengganggu program revitalisasi tambak. Bahkan, pemerintah berharap bisa membuka lebih dari 119.000 lapangan kerja baru melalui hilirisasi sektor budidaya.
Tantangan dan Penolakan Terhadap Giant Sea Wall Pantura Jawa
Meski diklaim sebagai solusi jangka panjang, pembangunan Giant Sea Wall Pantura Jawa menuai penolakan dari banyak pihak. Koalisi masyarakat sipil dan pengamat lingkungan menilai proyek ini gagal menyentuh akar persoalan.
Aktivitas industri besar dianggap sebagai penyebab utama penurunan tanah karena penggunaan air tanah berlebihan. Pemerintah didesak mengevaluasi izin industri, bukan membangun infrastruktur baru yang mahal. Beberapa survei bahkan menunjukkan lebih dari 50% masyarakat pesisir tidak setuju proyek ini dilanjutkan.
Nelayan menjadi kelompok paling terdampak dari proyek sebelumnya di Jakarta. Banyak yang harus melaut lebih jauh karena terhalang tanggul. Pendapatan mereka menurun drastis akibat turunnya hasil tangkapan. Proses pengerukan juga menyebabkan kerusakan ekosistem laut, termasuk kematian terumbu karang.
